Pengertian, Tujuan dan Standar Akuntansi Pemerintahan

by | Aug 6, 2021 | Akuntansi, Blog | 0 comments

akuntansi pemerintahan

Akuntansi merupakan sistem pencatatan dan pembukuan yang sangat penting dilakukan oleh seluruh aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini dimulai dari negara, perusahaan swasta skala besar, hingga UMKM.

Namun, ada beberapa perbedaan sistem akuntansi yang dijalankan untuk negara dengan akuntansi umum yang digunakan oleh perusahaan. Akuntansi negara ini disebut sebagai Akuntansi pemerintahan yang didalamnya memiliki peranan penting dalam menjaga segala jenis transaksi yang dilakukan oleh negara.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Secara singkat, Akuntansi pemerintahan adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh negara dalam mencatat anggaran finansial negara tersebut yang nantinya akan dijadikan suatu patokan dalam menentukan kebijakan ekonomi di negara tersebut.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Ahli

– Abdul Halim

Menurut Abdul Halim, akuntansi pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

– Revrisond Baswir

Menurut Revrisond Baswir, akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

– Bachtiar Arif

Menurut Bachtiar Arif, akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Dengan menggunakan aplikasi akuntansi Finata, maka pengelolaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan akan semakin lebih mudah.

Selain itu, Finata juga memiliki fitur untuk mendiagnosis kesehatan bisnis sehingga Anda dapat membuat keputusan dengan lebih tepat.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi sendiri memiliki tujuan yang penting dalam perkembangan suatu bisnis. Dalam akuntansi pemerintahan, hal ini dibagi menjadi tiga yaitu :

– Tujuan Akuntabilitas

Pada UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memenuhi berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut. Hal ini terkait dengan amanat konstitusi dimana laporan keuangan harus dilaporkan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan.

– Tujuan Manajerial

Negara diwajibkan untuk membuat anggaran dengan terencana dan tercatat sehingga program pemerintahan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Karena tujuan tersebutlah maka dirancanglah akuntansi pemerintahan untuk dapat memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Hal ini juga berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi dari keluarnya anggaran finansial dalam suatu negara. Dengan akuntansi pemerintahan, maka data-data finansial dapat dilihat apakah uang tersebut digunakan secara baik atau tidak.

– Tujuan Pengawasan

Tujuan terakhir adalah tujuan pengawasan. Akuntansi pemerintahan dirancang untuk mempermudah dalam proses pemeriksaan keuangan negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh unit-unit kerja tertentu.

Selain itu, akuntansi pemerintahan juga dapat mengukur kebutuhan-kebutuhan negara yang dapat dijadikan pedoman untuk penerbitan anggaran-anggaran selanjutnya.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah di atas, Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2002:7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

  • Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba dan laporan akuntansi yang berkaitan dengannya.
  • Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
  • Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
  • Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
  • Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
  • Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Dengan menggunakan aplikasi akuntansi Finata, maka pengelolaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan akan semakin lebih mudah.

Selain itu, Finata juga memiliki fitur untuk mendiagnosis kesehatan bisnis sehingga Anda dapat membuat keputusan dengan lebih tepat.

Syarat Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi yang dapat diringkas sebagai berikut

– Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan Peraturan lain.

Akuntansi pemerintahan dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU, dan Peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan disisi lain hal tersebut bertentangan dengan UUD, UU atau Peraturan lainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan UUD, UU dan Peraturan lainnya.

  • Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran

Sistem Akuntansi Pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan keuangan negara serta harus diintegrasikan.

– Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan

Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi uang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi obyek dan tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.

– Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara

Sistem akuntansi pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.

– Sistem akuntansi harus terus dikembangkan

Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan  sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan relevansi.

– Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif

Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program.

– Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program.

Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan, yaitu pemerintah, rakyat (lembaga legislatif), lembaga donor, Bank Dunia, dan lain sebagainya.

– Pengadaan suatu perkiraan

Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut:

  • Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
  • Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016
  • Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019
  • Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2020
  • Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2021
  • Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2019)
  • Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2020)

Dengan menggunakan aplikasi akuntansi Finata, maka pengelolaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan akan semakin lebih mudah.

Selain itu, Finata juga memiliki fitur untuk mendiagnosis kesehatan bisnis sehingga Anda dapat membuat keputusan dengan lebih tepat.

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Ada 2 Jenis standar yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan, yaitu :

1. SAP Berbasis Kas

SAP berbasis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

SAP berbasis kas ini digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

2. SAP berbasis Akrual

SAP berbasis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).

SAP berbasis akrual ini digunakan untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Itulah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai akuntansi pemerintahan.

Software akuntansi dapat dengan mudah membantu Anda dalam menghitung laporan keuangan sebuah perusahaan. Hanya dengan melakukan penginputan data saja, maka dengan otomatis perhitungan untuk semua laporannya akan dibuat.

Selain itu dengan menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur diagnosis bisnis, secara mudah juga Anda dapat melihat kesehatan keuangan perusahaan Anda. Dengan begitu, Anda dapat mengambil keputusan bisnis dengan tepat.

Jangan lupa follow instagram dan subscribe youtube kita untuk mendapatkan berbagai info menarik mengenai akuntansi, keuangan, bisnis, dan lainnya.

Share:

finata software akuntansi dan keuangan bisnis

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan Konten Premium Finata Gratis!

Subscribe blog Finata untuk mendapatkan konten seputar keuangan bisnis, akuntansi, hingga pajak yang dirangkum untuk Anda.

Melek Finansial Bersama Finata: Akuntansi & Penerapannya Menggunakan Software
Video Training Untuk Mengasah Pengetahuan dan Keterampilan Akuntansi dalam Mengolah Data Laporan Keuangan.
Melek Finansial Bersama Finata: Akuntansi & Penerapannya Menggunakan Software
Video Training Untuk Mengasah Pengetahuan dan Keterampilan Akuntansi dalam Mengolah Data Laporan Keuangan
× Butuh Bantuan? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday